Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua
(“Populasi” Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan )

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan maupun tujuan nasional bagi bangsa Indonesia. Kesejahteraan merupakan salah satu variabel yang dianggap sebagai penghubung antara kondisi ekonomi dengan morbiditas (Agung dkk, 1993). Kesejahteraan terdiri dari beberapa komponen, yaitu variabel pendidikan, kesakitan, dan kualitas tempat tinggal.

Peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan manajemen wilayah. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kegiatan lainnya, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukkan bagaimana kesejahteraan tersebut ditingkatkan.

Faktor lainnya adalah budaya. Keanekaragaman budaya bukan saja sebagai kekayaan wilayah  yang berpotensi di sektor pariwisata, tetapi juga menjadi faktor penghambat maupun pendorong dalam proses pembangunan. Sementara itu, manajemen wilayah lebih mengacu pada sistem  pengaturan dan peraturan yang dikembangkan dalam wilayah tersebut, baik yang dikembangkan oleh birokrasi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, kesejahteraan terdiri dari multidimensi, yaitu : dimensi fisik, manusia dan tata sosial budaya.

1)      Dimensi Fisik

Dimensi fisik dapat ditunjukkan dengan kondisi fisik geografis maupun ketersediaan sarana dan prasana. Pengukuran dimensi fisik daerah menggunakan status desa, yaitu desa tertinggal. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa desa miskin dapat menggambarkan kesulitan akses yang dialami oleh sebuah desa untuk mencapai berbagai sarana dan prasarana yang ada. Penentuan desa tertinggal menggunakan 25 variabel untuk daerah pedesaan dan 27 variabel untuk daerah perkotaan. Dari variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok potensi desa, perumahan dan lingkungan, serta keadaan penduduk.

Desa tertinggal yang ada di Papua, yaitu Kabupaten Kota Jayapura memiliki desa tertinggal terendah dan kabupaten Jayawijaya memiliki desa tertinggal tertinggi.

2)      Dimensi Sumber Daya Manusia

Dimensi manusia dapat didekati dengan kondisi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan yang dimilikinya. Tingkat pendidikan yang baik dapat meningkatkan pendapatan maupun kesiapan dalam mengatasi keluhan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia yang diperkenalkan oleh UNDP pada awal tahun1999-an yang menggunakan usia harapan hidup, pendidikan dan pendapatan banyak digunakan untuk mengukur kualitas manusia.

Berdasarkan indeks pembangunan manusia, kota Jayapura menepati peringkat pertama. Sebaliknya kabupaten Jayawijaya menepati urutan terakhir, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

3)      Dimensi Budaya

Dimensi budaya lebih menekankan pada perilaku komunitas yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian kesejahteraan. Provinsi Papua memiliki potensi budaya yang beragam. Provinsi yang memiliki luas wilayah sekitar seperlima dari luas Indonesia dihuni oleh sekitar 329 suku (Disnaker,2000). Keunikan lainnya adalah masing-masing kelompok suku, baik kelompok besar maupun kecil, memiliki ada istiadat sendiri (Indonesia,1994)

Perkembangan Kesejahteraan

Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa adanya peningkatan kesejahteraan rakyat,  akan mengakibatkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan kesejahteraan merupakan indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

1)      Indikator Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator kesehatan yang biasanya dinilai melalui angka kesakitan, kematian, kecacatan dan harapan hidup (Da Costa,1992). Status kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi produktivitas penduduk. Status kesehatan tersebut secara keseluruhan dapat dilihat dengan indikator angka kesakitan yang dinyatakan dalam keluhan kesehatan dan rata-rata lama sakit.

Angka kesakitan akan dinyatakan dalam rumusan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang mengalami keluhan sakit selama periode 1 bulan sebelum survei terhadap jumlah penduduk (Soemantri,1997). Sementara itu, rata-rata lama sakit merupakan perbandingan antara jumlah orang - hari penduduk yang menderita sakit dengan jumlah penduduk sakit (BPS,1999).

Indeks kesehatan merupakan gabungan antara variabel banyaknya orang yang memiliki keluhan kesehatan dan lamanya keluhan gangguan kesehatan menunjukkan keadaan kesehatan masyarakat. Berdasarkan indeks kesehatan, Kabupaten Fak-Fak memiliki tingkat kesehatan yang terbaik, sementara yang terendah tingkat kesehatannya adalah Kabupaten Paniai.

2)      Indikator Pendidikan

Keadaan pendidikan seringkali diukur dengan menggunakan variabel melek huruf dan rata-rata lama sekolah (BPS, 2001c). Banyaknya melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah digambarkan dengan 1 indikator, yaitu indeks pendidikan. Indeks pendidikan  dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan  masyarakat dari sisi dimensi manusia.

Berdasarkan indeks pendidikan yang dihitung dengan menggunakan 2 variabel tersebut, maka kabupaten Jayapura menempati peringkat kemudian digeser dengan kota Jayapura. Hal ini dipahami karena Kota Jayapura yang merupakan pusat pendidikan serta pusat pemerintahan yang memiliki penduduk dengan pendidikan yang tinggi. Selain itu, indeks pendidikan terendah terdapat di kabupaten Jayawijaya. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut masih terisolasi. Sebagian besar wilayah kabupaten Jayawijaya hanya dapat ditempuh melalui jalur udara, Hal tersebut sangat menyulitkan  program pemberantasan buta huruf maupun peningkatan pendidikan. 

3)      Indikator Ekonomi

Keadaan ekonomi didekati dengan 2 variabel, yaitu tingat pengeluaran per kapita sebagai proksi pendapatan perkapita dan kualitas rumah atau tempat tinggal. Pola pengeluaran rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk (BPS, 2001a). Salah satu determinan penting kesejahteraan yang penting dalam suatu periode adalah peningkatan pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang meningkat sedah seharusnya meningkatkan daya beli rumah tangga terhadap kebutuhan barang dan jasa (BPS,1999a)

Tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan untuk rumah dan segala utilitasnya. Utilatas tersebut antara lain adalah, berupa listrik, gas dan air (Anwar,1997). Pada umumnya, masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik cenderung memiliki perumahan yang lebih baik baik pula dibandingkan dengan masyarakat yang miskin. Dengan demikian, kualitas rumah dapat digunakan pula untuk melihat tingkat perekonomian masyarakat.

Berdasarkan indeks ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten yang menempati peringkat terendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah kabupaten Jayawijaya yang masih terisolasi maupun oleh kondisi budaya yang masih tertutup. Sementara itu, kabupaten Jayapura menduduki peringkat pertama disusul oleh kabupaten Biak Numfor. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pembangunan sarana dan prasana yang mendukung pembangunan.

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan salah satu usaha untuk menggali potensi wilayah dalam pembangunan, serta  membagi Papua menjadi 3 provinsi namun setiap kebijakan akan memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak Positifnya,yaitu semakin fokusnya usaha pembangunan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan, meningkatkan peningkatan kreatifitas dan inovasi, melokalisasi budaya masyarakat, dapat menuntut pemenuhan sumber daya manusia yang memadai. Namun sebaliknya, pemekaran wilayah akan menimbulkan dampak negatif, yaitu pemusatan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, seperti sumber daya minyak di Sorong-Papua Barat, pertambangan non-migas di Tembagapura-Papua tengah. Sumber daya alam yang dimiliki akan menimbulkan ketimpangan antarwilayah dan memunculkan pemecahbelahan masyarakat di Papua.

KOMENTAR :

Dari Review diatas, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan kesejahteraan penduduk di Papua sangat dipengaruhi oleh letak kota maupun kabupaten, sistem budaya  yang ada di provinsi Papua. Kota maupun Kabupaten yang berada di wilayah pantai umumnya memiliki sistem budaya yang lebih terbuka dan lebih muda menerima perubahan yang lebih baik, termasuk dalam menerima informasi. Hal ini dipahami karena sarana transportasi yang mudah dijangkau menggunakan kapal dan perahu sehingga wilayah-wilayah yang terletak di pantai mengalami interaksi dengan masyarakatdan perubahan dari luar lebih dahulu, dibanding kota maupun kabupaten yang berada di pegunungan.

Selain itu, kabupaten yang berada di pegunungan  masih terisolasi, karena sebagian besar wilayah pegunungan, seperti kabupaten Jayawijaya dan Paniai dan kabupaten pemekaran baru lainnya  hanya dapat ditempuh melalui jalur udara, sehingga menyulitkan adanya pembangunan n penyediaan sarana dan prasana kesehatan dan ekonomi. Pada umumnya, masyarakat yang berada di pegunungan dikelompokkkan dalam 3 kategori, yaitu masyarakat dataran rendah, lembah dan lereng pegunungan. Masyarakat pengunungna memiliki adat istiadat yang ketat dan selalu mencurigai pendatang serta sulit menerima perubahan. Dengan demikian, keanekaragaman budaya tidaka hanya menjadi potensi, namun menjadi salah satu penghambat . Selain itu, hambatan yang dialami dalam peningkatan kesejahteraan penduduk di Papua, bukan hanya faktor lingkungan dan pelayanan medis, peningkatan status kesehatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat yang menjadi penghambat utama.

Oleh karena, faktor-faktor penghambat peningkatan kesejahteraan penduduk di Papua, sehingga perlu adanya kebijkan pemekaran wilayah dan membagi Papua menjadi 3 Provinsi,  agar dapat lebih memudahkan fokus pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan, namun berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat Papua. 

Sumber : Ulah Tri Wibowo dan Tukiran